Warta Jawa – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Rapat tersebut membahas berbagai program strategis pemerintah, termasuk percepatan hilirisasi industri, perluasan lahan pertanian (cetak sawah), serta pengembangan kampung nelayan modern sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi nasional.
Rapat berlangsung di Istana Merdeka dan dihadiri oleh jajaran menteri ekonomi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, rapat tersebut menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk nasional, memperkuat daya saing ekspor, dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
“Tadi sudah dibahas mengenai percepatan hilirisasi. Presiden menekankan agar sektor-sektor strategis seperti mineral, pertanian, dan perikanan segera disinergikan agar menghasilkan nilai tambah yang signifikan,” kata Airlangga usai menghadiri rapat di Istana.
Selain hilirisasi, Presiden Prabowo juga menyoroti program cetak sawah baru di berbagai daerah untuk memperkuat produksi pangan dalam negeri. Program ini disebut akan difokuskan di wilayah-wilayah potensial di luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan dan Sulawesi, guna mendorong pemerataan ekonomi nasional.
Rapat juga membahas pengembangan kampung nelayan modern, yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan. Menurut Airlangga, Presiden ingin agar kampung nelayan dikembangkan dengan pendekatan ekonomi terintegrasi, meliputi sektor hulu-hilir, pengolahan hasil laut, serta dukungan infrastruktur dan akses pembiayaan.
“Presiden menekankan agar pembangunan kampung nelayan tidak hanya berbasis bantuan sosial, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dikelola secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Airlangga.
Langkah-langkah strategis tersebut merupakan bagian dari program prioritas 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi rakyat melalui hilirisasi, ketahanan pangan, dan pemberdayaan sektor maritim.
Pemerintah berencana menindaklanjuti hasil rapat ini dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk percepatan regulasi dan dukungan anggaran melalui Kementerian Keuangan serta lembaga investasi nasional.
