Kompetisi ID
Diskusi Yogyakarta — Menjelang musim hujan 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melakukan pembaruan peta kerawanan bencana hidrometeorologi, termasuk risiko banjir, tanah longsor, dan angin kencang di berbagai kecamatan. Perubahan signifikan tercatat di beberapa wilayah yang sebelumnya dianggap relatif aman, namun kini masuk dalam kategori rawan bencana.
Kepala Pelaksana BPBD DIY, Noviar Rahmad, mengatakan bahwa pembaruan ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kejadian bencana yang terjadi sepanjang 2024. Menurutnya, data empiris dan rekam jejak bencana menjadi dasar dalam menyusun peta risiko terbaru, agar pemerintah daerah dan masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana di masa mendatang.
“Dalam peta sebelumnya, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul tidak termasuk dalam kategori rawan banjir. Namun, setelah melihat kejadian banjir yang terjadi pada tahun 2024, jelas bahwa untuk tahun 2025 wilayah ini harus masuk dalam kategori rawan,” ujar Noviar saat dihubungi di Jogja, Rabu (10/9/2025). Ia menekankan bahwa penetapan ini bukan hanya formalitas, melainkan langkah preventif untuk meminimalkan korban dan kerusakan.
Perubahan Status di Sleman
Selain Imogiri, wilayah Kecamatan Prambanan dan Kalasan di Kabupaten Sleman juga mengalami perubahan status dari relatif aman menjadi rawan longsor. Menurut Noviar, perubahan ini disebabkan oleh beberapa peristiwa tanah longsor yang menimpa daerah tersebut sepanjang 2024, terutama pada musim hujan intensitas tinggi. “Hal ini juga berkaitan dengan risiko bencana longsor di lokasi-lokasi tersebut. Oleh karena itu, warga diharapkan waspada dan mempersiapkan mitigasi,” jelasnya.
BPBD DIY menekankan bahwa pembaruan peta kerawanan bukan sekadar informasi administratif, melainkan pedoman penting untuk pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah, mulai dari pengalokasian anggaran tanggap darurat, pemetaan titik evakuasi, hingga koordinasi lintas kecamatan dan desa.
Upaya Mitigasi dan Sosialisasi
Selain pembaruan peta, BPBD DIY juga melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Kegiatan ini mencakup simulasi evakuasi, edukasi bahaya longsor dan banjir, serta pelatihan Kelompok Tangguh Bencana (KTB) di tingkat desa dan kelurahan. Noviar menekankan pentingnya peran serta warga, mengingat mitigasi berbasis komunitas terbukti efektif menekan risiko kerugian saat bencana terjadi.
“Kami harap warga, terutama di daerah-daerah yang kini masuk zona rawan, dapat memahami peta risiko ini, mempersiapkan jalur evakuasi, serta menjaga lingkungan sekitar agar lebih aman. Misalnya, jangan menebang pohon sembarangan di lereng, atau membuang sampah sembarangan di sungai yang bisa menyumbat aliran air,” kata Noviar.
Tindakan Preventif Lainnya
Pemerintah DIY juga menyiapkan beberapa langkah preventif, antara lain pengerukan sungai, penguatan tanggul, dan pembangunan embung penampung air hujan. Dalam beberapa kasus, BPBD DIY bekerja sama dengan BPBD Kota/Kabupaten untuk memastikan seluruh fasilitas mitigasi berfungsi optimal sebelum puncak musim hujan tiba.
Noviar menambahkan bahwa pembaruan peta kerawanan bencana DIY untuk musim hujan 2025 akan terus dievaluasi secara berkala, mengikuti perkembangan cuaca dan perubahan kondisi lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip mitigasi berbasis data, yang bertujuan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat di seluruh wilayah DIY.