Pemkot Yogya Dukung e-Audit Katalog Versi 6, Perkuat Pengawasan Pengadaan Barang Jasa

Pemkot Yogyakarta Dukung Peluncuran Fitur e-Audit Katalog Versi 6 untuk Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Diskusi Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta menyambut baik peluncuran fitur e-Audit Katalog elektronik Versi 6 untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan, sekaligus memitigasi potensi penyimpangan atau tindak korupsi dalam pengadaan pemerintah.

Peluncuran fitur e-Audit Katalog Versi 6 dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Senin (8/12/2025). Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) 2025 yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta Apresiasi Inisiatif KPK

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan apresiasi tinggi kepada KPK atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Hasto, peluncuran fitur e-Audit Katalog Versi 6 di Yogyakarta menegaskan posisi kota ini sebagai salah satu daerah yang proaktif dalam mendorong pencegahan korupsi dan pengawasan pengadaan barang/jasa.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada KPK yang melaksanakan rangkaian kegiatan Hakordia 2025 di Kota Yogyakarta. Termasuk peluncuran fitur e-Audit Katalog versi 6 yang menjadi tonggak penting dalam penguatan pengawasan pengadaan pemerintah,” ujar Wali Kota Hasto.

Hasto menekankan bahwa Pemkot Yogyakarta akan memanfaatkan fitur ini secara maksimal, menjadi pembelajar bagi daerah lain, dan menerapkan asas kehati-hatian dalam setiap proses pengadaan barang/jasa. “Asas kehati-hatian yang harus kita lakukan dalam pengadaan barang dan jasa, kini semakin mudah dan transparan dengan adanya fitur e-Audit ini,” tambahnya.

Fungsi dan Manfaat e-Audit Katalog Versi 6

Fitur e-Audit Katalog Versi 6 dirancang untuk:

1. Memantau dan mengawasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara real-time, termasuk mengidentifikasi potensi penyimpangan.

2. Meminimalisir risiko korupsi atau kolusi dalam pengadaan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

3. Memberikan laporan audit secara akurat kepada pemerintah daerah, KPK, dan lembaga terkait lainnya.

4. Mempercepat proses pengadaan dengan tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagi Pemkot Yogyakarta, penerapan e-Audit Katalog versi 6 tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga media edukasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam memahami mekanisme pengadaan yang transparan dan akuntabel. Fitur ini juga memudahkan pemerintah untuk melakukan evaluasi risiko, pengendalian internal, dan mitigasi potensi penyimpangan sejak tahap awal pengadaan.